analisis sosum- LSM DAN NEGARA

MK Sosiologi Umum (KPM 130)                                 Hari, Tanggal : Selasa, 13 November 2012

Praktikum ke - 6                                                                   Ruang            : RK CCR 1.06

LSM DAN NEGARA

Oleh : Philip Eldridge

Disusun oleh :

Ika Putri Rahmadani (H44120037)

Asisten : Kasfy Allama (I34100107)

                 Luphita Angelie (I34100153)

Ikhtisar

Secara terminologi, LSM berasal dari kata Non Gonvernmental Organization (NGO), tetapi nama itu diganti menjadi LSM/LPSM. Hampir setiap LSM mengadopsi profil karakter nonpolitik yang kini telah berhasil menjadi sebuah saluran absah partisipasi sosial dan politik. LSM pada khususnya lebih menyukai aksi daripada teori.

Dalam usaha pengembangan masyarakat, umumnya LSM/LPSM menyelenggarakan program-program pembangunan berskala kecil di berbagai bidang, seperti mendidik dan memobilisasi masyarakat dalam berbagai hal yang berkaitan dengan ekologi dan hak asasi manusia. Mobilisasi semacam ini telah menjamur di berbagai negara, termasuk Indonesia.

LSM dibentuk untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat dan menjadi pengeras suara masyarakat untuk menyuarakan tuntutan perubahan kebijaksanaan kepada pemerintah. Dalam kegiatannya LSM memberikan pengaruh kepada pemerintah dalam mengambil kebijakan dalam program yang pemerintah jalankan. Namun, pemerintah juga harus tetap berusaha mencegah bangkitnya keterlibatan masyarakat yang didasarkan pada kelompok-kelompok yang secara murni mengandalkan kekuatan sendiri.

LSM memperoleh biaya operasional terbesar dari donor  luar negeri, seperti Bank Dunia dan pemasukan dari kegiatan konsultasi dan program-program ekonomi, publikasi serta sumbangan dari pengusaha-pengusaha Indonesia.

Terdapat tiga model pendekatan yang dilakukan LSM dalam hal menjalin hubungan dengan pemerintah Indonesia, yakni pertama “Kerjasama tingkat tinggi : pembangunan akar rumput”. Model ini membatasi diri pada upaya untuk memepengaruhi kebijakan melalui badan-badan pemerintah yang secara langsung berkepentingan. Contohnya LSM Bina Swadaya dan Yayasan Indonesia Sejahtera (YIS).

Kedua, “Politik tingkat tinggi: mobilisasi akar rumput”. LSM pada model ini biasanya memiliki hubungan baik dan berpengaruh terhadap jaringan militer dan birokrasi serta memantau secara saksama perkembangan politik di Jakarta. Contoh LSM Lembaga Studi Pembangunan, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) dan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI).

Ketiga, “Penguatan di tingkat akar rumput”. LSM pada model ini biasanya menjalani kontak minim dengan badan-badan milik pemerintah dan lebih menekankan pada peningkatan kesadaran masyarakat. Mereka berkeyakinan bahwa kelompok ini akan mampu melahirkan sebuah gerakan masyarakat yang kuat meskipun tidak terstruktur secara informal. Contohnya Kelompok Studi Bantuan Hukum (KSHB) dan Masyarakat pinggir kali di Gondolayu.

Analisis Bacaan

1.    Persamaan dan perbedaan LSM dengan Pemerintah

Persamaan

Berdasarkan tujuan :

·         LSM dan pemerintah saling bersinergi dalam usaha memobilisasi masyarakat dalam mencapai tujuan yang sama yaitu bertujuan untuk menyejahterakan masyarakat dalam segala aspek kehidupan, khususnya pada kehidupan sosial dan politik. LSM dan pemerintah sama-sama mengadakan pembinaan kepada masyarakat dan membangun paradigma yang berorientasi ke arah struktur partisipatif dan bentuk pengembangan masyarakat yang demokratis. Sebagai contoh yaitu program-progam yang di prakarsai oleh YIS dan YAKKUM di Solo dalam bidang kesehatan anak, dehidrasi oral, nutrisi dan keluarga berencana yang dikaitkan dengan lembaga-lembaga tradisional seperti arisan, dimasukkan ke dalam sejumlah program resmi pemerintah

Berdasarkan cara :

·         LSM dan pemerintah memiliki aturan tersendiri untuk mengatur birokrasinya. Contohnya, pemerintah memiliki UU keormasan

Perbedaan

Berdasarkan tujuan :

·           LSM lebih bertujuan dalam pembangunan sumber daya manusia. Seperti  mengangkat isu-isu yang lahir dari masyarakat ke tingkat yang  lebih tinggi dalam agenda politik nasional, berkomitmen dalam pelindungan hukum, hak asasi, patisipasi dalam pencapaian demokrasi, dan perancangan program-program pengembangan masyarakat, serta peningkatan self management bagi kelompok masyarakat yang terbelakang, dan lebih mengkaji sesuatu yang lebih spesifik dan mendalam karena hanya berpusat dalam pengembangan sumber daya manusia.

·           Sedangkan pemerintah lebih bertujuan dalam pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, melalui kebijakan pembangunan nasional, penetapan peraturan-peraturan, dan sebagainya. Kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah ini lebih bersifat umum  karena mengkaji seluruh aspek kehidupan.

Berdasarkan cara :

·         LSM bersifat partisipatif dan debirokratif serta mementingkan aspirasi masyarakat, sedangkan pemerintah lebih mementingkan birokratisasi.

·         LSM lebih menyukai aksi daripada teori.

2.    Bukti Pemerintah menerapkan Birokratisme

·         Pemerintah menetapkan UU Keormasan Tahun 1985 sebagai kontrol terhadap LSM, yang seharusnya bekerja dengan lancar tetapi dipersulit dengan prosedur yang baru

·         Pemerintah terlalu membatasi ruang gerak untuk menyampaikan aspirasi dari LSM sehingga LSM kesulitan dalam melaksanakan program-program yang dapat mendukung program pemerintah dalam menyejahterakan masyarakat

·         Pemeritah menarik ulur LSM, di satu sisi pemerintah menghambat kelangsungan proses program-program yang akan dijalankan oleh LSM, namun di sisi lain pemerintah malah memanfaatkan LSM

·         Banyaknya LSM yang masih ketergantungan terhadap program pemerintah yang memang menjadi tolak ukur kelemahan dalam organisasi LSM.

·         Tindakan yang dilakukan oleh Sekkab dalam hubungannya dengan donor luar negeri sering kali tidak mengikuti prosedur yang berlaku, seperti keketatan persyaratan yang tak harus dipenuhi pada setiap tahap.

3.    Mengapa dan Bagaimana jejaring LSM/LPSM menjadi suatu bentuk alternatif birokrasi ?

Karena disini bentuk alternatif birokrasi yang paling sesuai untuk diterapkan adalah pengorganisasian pengelolaan kegiatan dalam bentuk Jejaring Kolaborasi. Ada jejaring antara organisasi serupa karena memperjuangkan kepentingan yang sama, seperti Jaringan Organisasi Non Pemerintah untuk memperjuangkan lingkungan hidup.

Contohnya dalam bacaan, membuktikan bahwa penerapan jejaring ini sesuai, karena dapat terdiri dari berbagai pihak yang berbeda, seperti jejaring kolaborasi antar birokrasi pemerintah dengan pihak organisasi bukan pemerintah yaitu Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)  itu sendiri.

Tidak dapat dipungkiri lagi bahwa masyarakat memerlukan LSM, sehingga menimbulkan suatu birokrasi yang memiliki cakupan yang lebih luas. Birokrasi ini berfungsi sebagai suatu organisasi kompleks yang memperlancar tugas-tugas administratif, sehingga unit sosial ini mempunyai prosedur/peraturan formal yang bermaksud untuk mencapai sesuatu yang telah direncanakan sebelumnya secara teratur, sistematis, terkoordinasi, terkendali, dan terawasi.