analisis sosum- LSM DAN NEGARA

MK Sosiologi Umum (KPM 130)                                 Hari, Tanggal : Selasa, 13 November 2012

Praktikum ke - 6                                                                   Ruang            : RK CCR 1.06

LSM DAN NEGARA

Oleh : Philip Eldridge

Disusun oleh :

Ika Putri Rahmadani (H44120037)

Asisten : Kasfy Allama (I34100107)

                 Luphita Angelie (I34100153)

Ikhtisar

Secara terminologi, LSM berasal dari kata Non Gonvernmental Organization (NGO), tetapi nama itu diganti menjadi LSM/LPSM. Hampir setiap LSM mengadopsi profil karakter nonpolitik yang kini telah berhasil menjadi sebuah saluran absah partisipasi sosial dan politik. LSM pada khususnya lebih menyukai aksi daripada teori.

Dalam usaha pengembangan masyarakat, umumnya LSM/LPSM menyelenggarakan program-program pembangunan berskala kecil di berbagai bidang, seperti mendidik dan memobilisasi masyarakat dalam berbagai hal yang berkaitan dengan ekologi dan hak asasi manusia. Mobilisasi semacam ini telah menjamur di berbagai negara, termasuk Indonesia.

LSM dibentuk untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat dan menjadi pengeras suara masyarakat untuk menyuarakan tuntutan perubahan kebijaksanaan kepada pemerintah. Dalam kegiatannya LSM memberikan pengaruh kepada pemerintah dalam mengambil kebijakan dalam program yang pemerintah jalankan. Namun, pemerintah juga harus tetap berusaha mencegah bangkitnya keterlibatan masyarakat yang didasarkan pada kelompok-kelompok yang secara murni mengandalkan kekuatan sendiri.

LSM memperoleh biaya operasional terbesar dari donor  luar negeri, seperti Bank Dunia dan pemasukan dari kegiatan konsultasi dan program-program ekonomi, publikasi serta sumbangan dari pengusaha-pengusaha Indonesia.

Terdapat tiga model pendekatan yang dilakukan LSM dalam hal menjalin hubungan dengan pemerintah Indonesia, yakni pertama “Kerjasama tingkat tinggi : pembangunan akar rumput”. Model ini membatasi diri pada upaya untuk memepengaruhi kebijakan melalui badan-badan pemerintah yang secara langsung berkepentingan. Contohnya LSM Bina Swadaya dan Yayasan Indonesia Sejahtera (YIS).

Kedua, “Politik tingkat tinggi: mobilisasi akar rumput”. LSM pada model ini biasanya memiliki hubungan baik dan berpengaruh terhadap jaringan militer dan birokrasi serta memantau secara saksama perkembangan politik di Jakarta. Contoh LSM Lembaga Studi Pembangunan, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) dan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI).

Ketiga, “Penguatan di tingkat akar rumput”. LSM pada model ini biasanya menjalani kontak minim dengan badan-badan milik pemerintah dan lebih menekankan pada peningkatan kesadaran masyarakat. Mereka berkeyakinan bahwa kelompok ini akan mampu melahirkan sebuah gerakan masyarakat yang kuat meskipun tidak terstruktur secara informal. Contohnya Kelompok Studi Bantuan Hukum (KSHB) dan Masyarakat pinggir kali di Gondolayu.

Analisis Bacaan

1.    Persamaan dan perbedaan LSM dengan Pemerintah

Persamaan

Berdasarkan tujuan :

·         LSM dan pemerintah saling bersinergi dalam usaha memobilisasi masyarakat dalam mencapai tujuan yang sama yaitu bertujuan untuk menyejahterakan masyarakat dalam segala aspek kehidupan, khususnya pada kehidupan sosial dan politik. LSM dan pemerintah sama-sama mengadakan pembinaan kepada masyarakat dan membangun paradigma yang berorientasi ke arah struktur partisipatif dan bentuk pengembangan masyarakat yang demokratis. Sebagai contoh yaitu program-progam yang di prakarsai oleh YIS dan YAKKUM di Solo dalam bidang kesehatan anak, dehidrasi oral, nutrisi dan keluarga berencana yang dikaitkan dengan lembaga-lembaga tradisional seperti arisan, dimasukkan ke dalam sejumlah program resmi pemerintah

Berdasarkan cara :

·         LSM dan pemerintah memiliki aturan tersendiri untuk mengatur birokrasinya. Contohnya, pemerintah memiliki UU keormasan

Perbedaan

Berdasarkan tujuan :

·           LSM lebih bertujuan dalam pembangunan sumber daya manusia. Seperti  mengangkat isu-isu yang lahir dari masyarakat ke tingkat yang  lebih tinggi dalam agenda politik nasional, berkomitmen dalam pelindungan hukum, hak asasi, patisipasi dalam pencapaian demokrasi, dan perancangan program-program pengembangan masyarakat, serta peningkatan self management bagi kelompok masyarakat yang terbelakang, dan lebih mengkaji sesuatu yang lebih spesifik dan mendalam karena hanya berpusat dalam pengembangan sumber daya manusia.

·           Sedangkan pemerintah lebih bertujuan dalam pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, melalui kebijakan pembangunan nasional, penetapan peraturan-peraturan, dan sebagainya. Kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah ini lebih bersifat umum  karena mengkaji seluruh aspek kehidupan.

Berdasarkan cara :

·         LSM bersifat partisipatif dan debirokratif serta mementingkan aspirasi masyarakat, sedangkan pemerintah lebih mementingkan birokratisasi.

·         LSM lebih menyukai aksi daripada teori.

2.    Bukti Pemerintah menerapkan Birokratisme

·         Pemerintah menetapkan UU Keormasan Tahun 1985 sebagai kontrol terhadap LSM, yang seharusnya bekerja dengan lancar tetapi dipersulit dengan prosedur yang baru

·         Pemerintah terlalu membatasi ruang gerak untuk menyampaikan aspirasi dari LSM sehingga LSM kesulitan dalam melaksanakan program-program yang dapat mendukung program pemerintah dalam menyejahterakan masyarakat

·         Pemeritah menarik ulur LSM, di satu sisi pemerintah menghambat kelangsungan proses program-program yang akan dijalankan oleh LSM, namun di sisi lain pemerintah malah memanfaatkan LSM

·         Banyaknya LSM yang masih ketergantungan terhadap program pemerintah yang memang menjadi tolak ukur kelemahan dalam organisasi LSM.

·         Tindakan yang dilakukan oleh Sekkab dalam hubungannya dengan donor luar negeri sering kali tidak mengikuti prosedur yang berlaku, seperti keketatan persyaratan yang tak harus dipenuhi pada setiap tahap.

3.    Mengapa dan Bagaimana jejaring LSM/LPSM menjadi suatu bentuk alternatif birokrasi ?

Karena disini bentuk alternatif birokrasi yang paling sesuai untuk diterapkan adalah pengorganisasian pengelolaan kegiatan dalam bentuk Jejaring Kolaborasi. Ada jejaring antara organisasi serupa karena memperjuangkan kepentingan yang sama, seperti Jaringan Organisasi Non Pemerintah untuk memperjuangkan lingkungan hidup.

Contohnya dalam bacaan, membuktikan bahwa penerapan jejaring ini sesuai, karena dapat terdiri dari berbagai pihak yang berbeda, seperti jejaring kolaborasi antar birokrasi pemerintah dengan pihak organisasi bukan pemerintah yaitu Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)  itu sendiri.

Tidak dapat dipungkiri lagi bahwa masyarakat memerlukan LSM, sehingga menimbulkan suatu birokrasi yang memiliki cakupan yang lebih luas. Birokrasi ini berfungsi sebagai suatu organisasi kompleks yang memperlancar tugas-tugas administratif, sehingga unit sosial ini mempunyai prosedur/peraturan formal yang bermaksud untuk mencapai sesuatu yang telah direncanakan sebelumnya secara teratur, sistematis, terkoordinasi, terkendali, dan terawasi.

analisis sosum- SISTEM PONDOK

MK Sosiologi Umum (KPM 130)                                    Hari, Tanggal : Selasa, 6 November 2012

Praktikum ke - 5                                                           Ruang            : RK CCR 1.06

SISTEM PONDOK

Oleh: Wariso Ram

Disusun oleh :

Ika Putri Rahmadani (H44120037)

Asisten : Kasfy Allama (I34100107)

                 Luphita Angelie (I34100153)

Sebagian besar migran sirkuler berasal dari rumah tangga desa yang hanya mempunyai lahan sempit dalam keadaan ekonomi tidak mampu dan rata-rata berpendidikan rendah. Umumnya mereka dalam keadaan ketidak cukupan sehingga keadaan ini yang membuat mereka membuat usaha mandiri secara kecil-kecilan. Dengan modal awal yang terbatas mereka mempunyai modal besar dalam hal pemasaran hasil dan pengalaman karena pernah menjadi karyawan dalam perusahaan tertentu. Mereka mengimbangi keterbatasan yang ada dengan asas kerukunan atau kegotongroyongan. Usaha sisa terdiri dari berbagai macam jenis dan bersifat padat karya. Untuk itu diperlukan  keterampilan dalam pengelolaan hubungan antar manusianya dan menjadikan azas kerukunan atau azas kekeluargaan menjadi sendi utama.

Berdasarkan besarnya sumbangan tenaga kerja migran sirkuler sistem pondok digolongkan menjadi 4, antara lain :

1.    Sistem pondok gotong royong

Dalam sistem ini, setiap orang menjadi anggota kelompok dan mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Hubungan antara anggota dilandasi oleh azas kekeluargaan yang cukup kuat. Tidak dikenal majikan, bos, tauke, ataupun karyawan.

2.    Sistem pondok rumah tangga

     Sistem yang menggunakan tenaga sirkuler dari desa yang “jauh”. Antara pemilik pondok boro dan pembantunya terdapat hubungan berlandaskan asas kekeluargaan. Belum ada pembagian tugas membuat barang dan menjual hasil, belum menggunakan teknologi dalam proses produksi  dan ada keharusan hasil produksi terjual pada hari yang sama untuk keuntungan yang lebih besar.

3.    Sistem pondok usaha perorangan

     Sistem ini sudah membagi tenaga produksi dan tenaga pemasar. Pemilik mengelola proses produksi dan juga pemasaran. Akan tetapi hubungan majikan dan karyawan lebih erat dari pada hubungan majikan dengan penjual. Sistem ini sudah menggunakan teknologi terdapat sejumlah karyawan dan puluhan penjual.

4.    Sistem pondok sewa

Sistem ini pemilik tidak terlibat langsung dalam kegiatan produksi dan pemasaran, melainkan hanya menyewakan tempat dan peralatan produksi. Hubungan antara majikan dan karyawan agak renggang dan kurang jelas sifat kekeluaragaannya.

Selain itu, ada juga sistem pondok yang hanya menampung para penjual saja. Dilihat dari jenis kegiatan yang dilakukan penghuninya, pondok boro dapat dibedakan menjadi 3 macam yaitu : pondok boro buruh (pengemudi becak), pondok boro penjual (penjual kerajinan dan sayur), pondok boro produksi (produksi tahu dan kerupuk).

2. Analisis Bacaan

      Dasar pembentukan grup

Dasar kepentingan bersama. Karena para migran sirkuler ini berasal dari keadaan ketidakcukupan, maka mereka mendirikan usaha mandiri untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka.

      Penggolongan Grup

a.   Sistem pondok ini menganut sistem kategori sosial karena mereka memiliki lapangan kerja yang sama.

b.   Sistem pondok gotong royong dan rumah tangga termasuk grup primer karena terjadi interaksi langsung antar anggotanya, sedangkan sisanya termasuk grup sekunder, terutama pada sistem pondok sewa karena pemilik tidak terlibat langsung dalam proses produksi.

c.   Sistem pondok termasuk in grup, karena perasaan persatuan diantara mereka cukup kuat.

d.   Sistem pondok termasuk membership group, karena pada sistem pondok tertentu telah ditentukan batasan jumlah anggota kelompok.

e.   Sistem pondok termasuk informal grup karena tidak ada aturan-aturan tertulis dan hukum yang dipakai untuk mengatur anggotanya. Migran sirkuler ini tidak memakai aturan yang tertulis karena telah terdapat rasa saling percaya antar anggota kelompok.

      Kohesi (Integrasi) Grup

a.  Sistem pondok gotong royong : kuat, karena dilandasi dengan azas kegotongroyongan atau kekeluargaan yang cukup kuat.

b.  Sistem pondok rumah tangga : kuat, karena dilandasi dengan azas kekeluargaan.

c.  Sistem pondok usaha perseorangan : Hubungan antara majikan dengan karyawan lebih erat daripada dengan penjual. Tetapi majikan selalu berusaha menjalin hubungan yang baik dengan penjual, karena mereka saling membutuhkan.

d.  Sistem pondok sewa: renggang, karena hubungan pemilik pondok boro dengan para migran sirkuler hanya sebatas sewa-menyewa.

analisis sosum - MODEL KELEMBAGAAN MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN HUTAN ALAM PRODUKSI Oleh : Djuhendi Tadjudin SISTEM BAGI HASIL DI JAWA TENGAH Oleh : Warner Roell

MK Sosiologi Umum (KPM 130)                                      Hari, Tanggal : Selasa, 16 Oktober 2012

Praktikum ke – 4                                                           Ruang            : RK CCR 1.06

MODEL KELEMBAGAAN MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN HUTAN ALAM PRODUKSI

Oleh : Djuhendi Tadjudin

SISTEM BAGI HASIL DI JAWA TENGAH

Oleh : Warner Roell

Disusun oleh :

Ika Putri Rahmadani (H44120037)

Asisten : Kasfy Allama (I34100107)

                 Luphita Angelie (I34100153)

Ikhtisar I

Ciri khas Badui Luar di Kanekes, yang selalu memakai pakaian serba hitam dengan ikat kepala biru tua adalah analogi bagi sistem pengelolaan sumber daya hutan Indonesia. Suatu konsep pengelolaan hutan yang disusun dengan mengedepankan aspek ekonomi dan mengesampingkan kelestarian lingkungan. Kartodihardjo (1999) menggambarkan bahwa kebijakan pengelolaan sumber daya hutan saat ini bersifat paradoksal dan perlu dilakukan penelitian ulang terhadap arah dan muatan kebijakan yang ada dengan memperhatikan sumber-sumber paradoks itu. Praktik pengelolaan hutan saat ini sarat persengketaan, baik pada tataran persepsi, pengetahuan, tata nilai, kepentingan, dan akuan terhadap hak kepemilikan. Ketiga hal itu dikaitkan dengan pelaku-pelaku terkait (stakeholder), yang sekurang-kurangnya terdiri dari: pemerintah, masyarakat, dan swasta.

Hutan Kemasyarakatan (HKM) merupakan perwujudan pengelolaan hutan tawaran pemerintah yang mengakomodasi kepentingan partisipasi masyarakat luas berikut dengan keunggulan dan kearifan masyarakat lokal. Bentuk pilihan masyarakat harus mencapai hasil akhir yang efisien, keadilan, keberlanjutan, dan prioritas pemeliharaan keanekaragaman sumber daya hayati. Setiap bentuk upaya penyeragaman kelembagaan pengelolaan hutan di Indonesia selalu menghasilkan hal yang tidak realistik. Sering kali kearifan dan pengetahuan lokal tidak terakomodasi dengan baik. Untuk mengoptimalisasikan pengelolaan hutan berbasis kekuatan masyarakat lokal dapat dilakukan dengan memperhatikan tata nilai, hak pemilikan, dan pola pengelolaan yang efisien.

Ikhtisar II

Sistem bagi hasil memiliki arti penting dalam kehidupan pertanian di Indonesia. Namun, sampai sekarang tidak ada informasi yang dapat diandalkan mengenai perubahan kualitatif sistem bagi hasil. Besarnya kepadatan penduduk disebabkan makin buruknya struktur sosio-ekonomi akibat terhambatnya usaha transmigrasi. Kesempatan kerja di sektor industri sangat sedikit. Sedangkan kesempatan kerja pada industri rumah tangga berupa kerajinan dan industri kecil pedesaan yang bersifat informal juga telah terisi penuh. Produksi bahan makanan terutama produksi beras secara teoritis melampaui kebutuhan penduduk, namun daya beli rendah, sehingga sering menyebabkan timbul masalah pangan yang gawat. Akibat kelemahan struktur pertanian dan tidak adanya cadangan tanah, maka jumlah lapisan penduduk pertanian yang tidak memiliki tanah terus meningkat.

 Sistem bagi garap yang menyebar luas merupakan pencerminan kekurangan tanah dan tidak adanya peluang pekerjaan alternatif. Sistem bagi hasil juga berakar dari kurangnya kesempatan kerja di bidang industri, teknik produksi yang relatif sederhana dan kurangnya modal penduduk. Bentuk-bentuk dasar bagi hasil ada tiga yaitu, sistem maro, sistem mertelu, dan sistem mrapat. Banyak kasus dimana penggarap dibebankan semua kerja dan ongkos produksi tersebut. Apalagi diperburuk dengan adanya smoro. Penghapusan situasi buruk sistem bagi hasil ini harus dilakukan. Pelaksanaan perubahan Undang-Undang Agraria tahun 1960 dapat menjadi langkah awal menuju proses perubahan sosial yang lebih baik.

analisis sosum - OMPU MONANG NAPITUPULU INGIN SEDERHANAKAN BUDAYA BATAK Oleh : Arbain Rambey KEHIDUPAN SUKU DAYAK KENYAH DAN MODANG DEWASA INI Oleh : Franky Raden

MK Sosiologi Umum (KPM 130)                          Hari, Tanggal : Jumat, 5 Oktober 2012

Praktikum ke - 3                                                Ruang            : R.02

OMPU MONANG NAPITUPULU INGIN SEDERHANAKAN BUDAYA BATAK

Oleh : Arbain Rambey

KEHIDUPAN SUKU DAYAK KENYAH DAN MODANG DEWASA INI

Oleh : Franky Raden

Disusun oleh :

Ika Putri Rahmadani (H44120037)

Asisten : Kasfy Allama (I34100107)

                Luphita Angelie (I34100153)

Ikhtisar  1

Parbato atau Pertungkoan Batak Toba adalah sebuah organisasi kesukuan yang berdiri pada bulan Agustus 1997. Mereka memasang iklan-iklan di koran yang isinya mengajak semua masyarakat Batak untuk mengusir perusahaan yang merusak Lingkungan Bona Pasogit. Diketuai oleh Ompu Monang (Daniel Napitulu). Beliau memaparkan pentingnya tiap etnis di Indonesia mempunyai kesadaran diri untuk menggalang solidaritas kecil sebagai awal untuk membentuk solidaritas Indonesia secara keseluruhan.

 Beliau  ingin menyederhanakan kebudayaan Batak yang dianggapnya memiliki banyak nilai negatif, yaitu sering memboroskan waktu dan menghambur – hamburkan uang. Misalnya saja dalam sebuah acara keluarga atau pesta perkawinan Batak Toba yang selalu memboroskan waktu dengan melakukan hal yang bertele – tele. Contoh lain yaitu kain ulos yang selalu diberikan oleh para tamu undangan kepada mempelai wanita yang pada akhirnya kain tersebut akan dijual lagi oleh mempelai, serta dalam masalah penguburan, mereka selalu mengeluarkan dana hingga ratusan juta rupiah. Hal tersebut merupakan pemborosan uang. Untuk mengatasi masalah – masalah di atas, Ompu Monang selalu mengadakan seminar. Hal ini merupakan tindakan Ompu Monang terhadap suku batak.

Ikhtisar 2

Daerah pemukiman suku dayak Kenyah dan Mondang yang terletak di wilayah Kecamatan Ancalong,Tenggarong merupakan daerah terisolir. Dulunya daerah ini masih masih dengan keutuhan kebudayaan dan sistem nilai yang asli. Tetapi setelah kedatangan Belanda yang membawa agama Kristiani,  banyak terjadi konflik diantara mereka dan berujung pada perpecahan. Selain masalah keagamaan, ekonomi, social dan budaya menjadi penyebab timbulnya konflik. Ini disebabkan karena kurangnya ilmu pengetahuan. Hingga diantara mereka yang memutuskan untuk meninggalkan daerah asalnya.

Inilah awal dari proses kemiskinan yang menggerogoti setiap sisi kehidupan mereka. Kondisi perekonomianlah yang menjadi salah satu faktor yang paling kuat dalam mengakibatkan kegoncangan dan memojokkan kehidupan orang-orang Dayak. Kondisi ini juga berdampak pada kebudayaan dan kesenian mereka yang terdistorsi. Contohnya, Lamin. Faktor terjahat yang menggoncangkan kehidupan mereka adalah munculnya penguasa hutan yang mendadak mengunci hutan untuk daerah perladangan yang menjadi sumber kehidupan mereka. Mereka menjadi semakin sulit menjalani kehidupan hingga mereka semakin terjebak dalam kemiskinan.

Nama   : Aristi Pramadita Putri                           Nama Asisten   : Rosana Podesta S.

NRP     : C34070031                                          Topik                :

                                                                        Masyarakat dan Kebudayaan

---

ANALISIS RAGAM KEBUDAYAAN

Bacaan I

OMPU MONANG NAPITUPULU INGIN SEDERHANAKAN BUDAYA BATAK

UNSUR	Wujud
	Idiil	Aktivitas	Fisik
1. Bahasa	Kaidah berbahasa.	Suka berbicara ceplas-ceplos dan keras.	memanggil Daniel Napitulu dengan sebutan Ompu Monang.
2. Sistem Teknologi	Modernisasi masyarakat.	Cara pembuatan kain ulos dengan menggunakan mesin.	Mesin pembuat kain ulos.
3. Sistem Ekonomi	Adat Batak Toba yang negatif.	Pemborosan uang saat acara pernikahan dan pembuatan makam	Kain ulos dan makam keluarga.
4. Organisasi Sosial	Hubungan kekerabatan sub-etnis yang erat dalam budaya Batak Toba sehingga terhimpun dalam satu organisasi.	Mengajak masyarakat Batak Toba untuk mengusir perusahaan yang merusak lingkungan Bona Pasogit.	Organisasi Parbato atau Pertungkoan Batak Toba.
5.   Sistem Pengetahuan	Orang Batak merasa memiliki tanggung jawab terhadap pendidikan anaknya.	Menyekolahkan anak-anak mereka.	Orang Batak Toba tidak ada yang banyak di Indonesia dan Orang Batak yang berprofesi sebagai dokter relatif banyak.
6. Kesenian	Kekerabatan	Acara perkawinan Batak Toba yang memberikan mempelai kain ulos.	Pengulosan.
7. Sistem Religi

a.                   Integritas kebudayaan : Seminar dan usaha-usaha yang dilakukan oleh Parbato untuk mengatasi penyelewengan adat dan mengembalikan kebudayaan Batak yang asli.

b.                   Diversitas kebudayaan : Ciri khas orang Batak yang selalu berbicara ceplas-ceplos dan berwatak keras.

Bacaan II

KEHIDUPAN SUKU DAYAK KENYAH DAN MODANG DEWASA INI INVENTARISASI SEBUAH PROSES KEMISKINAN

UNSUR	WUJUD
	Idiil	Aktivitas	Fisik
1. Bahasa	Kaidah Berbahasa	Cara berbicara yang sarat dengan kata-kata yang bernada tinggi	Pantun dan cerita-cerita historis
2. Sistem Teknologi	Teknologi modern	Menggunakan barang dari kota	Radio, kaset, jam tangan, sepatu, mesin jahit.
3. Sistem Ekonomi	Sistem ekonomi yang mengadaptasi sistem masyarakat kota	·         Berladang dan Bertani ·         Praktik ijon dan jual beli dengan tengkulak ·         Barter	Uang, pasar, perahu dagang, warung dagang dan kebutuhan harian.
4. Organisasi Sosial	Masyarakat	Mengunci hutan untuk daerah perdagangan	Lembaga sosial desa penguasa hutan
5.   Sistem Pengetahuan	Pendidikan	Pendidikan  formal dan pendidikan informal yang mengajarkan tentang kesenian.	Sekolah formal pemerintah.
6.Kesenian	Melestarikan kesenian	Masyarakat sudah meninggalkan Lamin karena sudah mempunyai rumah sendiri	Musik tradisional dan Lamin
7. Sistem Religi	Kepercayaan tehadap nenek moyang dan misionaris Belanda yang membawa agama kristiani	Memuja roh nenek moyang dan sebagian orang Dayak ada yang berpindah agama.	Upacara dan tempat ibadah

a.                   Integrasi kebudayaan           :Pendatang baru yang dapat menguasai arus perekonomian suku Dayak.

b.                   Diversitas kebudayaan         :Sebagian masyarakat suku Dayak yang tetap mempertahankan kepercayaannya dan tidak bersedia berpindah agama.